Tulisan Terkini

Kampanye sehat ala PKS Dramaga

Written By PKS Dramaga Bogor on Selasa, 18 Maret 2014 | 22.21



Hari minggu (16/03) dimulainya kampanye pemilu 2014. Beberapa partai politik melakukan kampanye dengan beragam kreatifitas. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kampanye hari petama, PKS mengadakan kampanye terbuka ‘extraordinary’ di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Kader dan simpatisan yang hadir lebih dari 150 ribu. Kader dan simpatisan tumpah ruah baik di dalam maupun diluar stadion.
Gegap gempita dan keriuhan kampanye di GBK yang mengusung tema Gelorakan Semangat Indonesia ternyata ‘menyetrum’ juga pada kader di daerah. Salah satunya Kampanye unik ala kader PKS Dramaga, Kabupaten Bogor. Partai Berlambang bulan sabit kembar ini mengadakan jalan sehat Bersama Warga Desa Sinarsari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 60 warga masyarakat yang di dominasi oleh ibu-ibu. Jalan sehat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membiasakan menjaga kesehatan dan untuk sehat tidak harus mahal. Masyarakat mengikuti kegiatan dengan riang, karena jarang ada kegiatan dari partai yang seperti ini. Jalan sehat menempuh jarak ± 5 KM mengelilingi desa Sinarsari.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wasto, S.Hut,Anggota Legislatif Fraksi PKS yang juga merupakan Celeg No 1 dari PKS untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor yang meliputi Ciomas, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Tenjolaya dan Pamijahan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKS Dramaga, Muhammad Sofyan dan jajaran pengurus DPC PKS Dramaga.
Wasto, dalam orasinya mengajak warga masyarakat untuk tidak golput. Ia juga melakukan simulasi tata cara pencoblosan yang benar. Banyak masyarakat awam yang kurang memahami tata cara pencoblosan yang benar, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan.
“bu, kalo nyoblos nya 2 kali  (dlam satu kotak) sah atau nggak?? Tanya Wasto

Serempak menjawab “ tidaaaak” !!!

Sambil tersenyum Wasto meneruskan orasinya “itu sah bu. Jadi kalo kita nyoblos di partainya (PKS), kemudian nyoblos (di caleg) no 1 dan no 2 itu sah selama masih dalam satu kotak (partai). Nyoblos 3 kali asalkan masih di kotak (dalam satu partai) itu masih sah. Tapi suaranya nanti dikumpulkan ke partai dulu. Baru dibagi kepada caleg”

“Oooo.......” ibu-ibu merespon.

Diakhir kagiatan diadakan pembagian doorprice kepada peserta. Hadiah yang diberikan merupakan barang-barang sederhana yang biasa dipergunakan masyarakat sehari-hari seperti penggorengan, batik, gelas dan dispenser. Hadiahnya tidak seberapa namun manfaatnya luar biasa. Kampanye-kampanye kreatif seperti ini yang seharusnya dilakukan semua partai. Bagi PKS kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, namun rutin dilakukan. Kegiatan-kegiatan rutin seperti bazar sembako murah, pelayanan kesehatan dan bantuan kebencanaan sudah menjadi ‘ruh’ bagi PKS. Gak perlu mewah, sederhana tapi mengena. #gelorakansemangatindonesia (masmoel)


Hari minggu (16/03) dimulainya kampanye pemilu 2014. Beberapa partai politik melakukan kampanye dengan beragam kreatifitas. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kampanye hari petama, PKS mengadakan kampanye terbuka ‘extraordinary’ di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Kader dan simpatisan yang hadir lebih dari 150 ribu. Kader dan simpatisan tumpah ruah baik di dalam maupun diluar stadion.
Gegap gempita dan keriuhan kampanye di GBK yang mengusung tema Gelorakan Semangat Indonesia ternyata ‘menyetrum’ juga pada kader di daerah. Salah satunya Kampanye unik ala kader PKS Dramaga, Kabupaten Bogor. Partai Berlambang bulan sabit kembar ini mengadakan jalan sehat Bersama Warga Desa Sinarsari, Kec. Dramaga, Kab. Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 60 warga masyarakat yang di dominasi oleh ibu-ibu. Jalan sehat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membiasakan menjaga kesehatan dan untuk sehat tidak harus mahal. Masyarakat mengikuti kegiatan dengan riang, karena jarang ada kegiatan dari partai yang seperti ini. Jalan sehat menempuh jarak ± 5 KM mengelilingi desa Sinarsari.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wasto, S.Hut,Anggota Legislatif Fraksi PKS yang juga merupakan Celeg No 1 dari PKS untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor yang meliputi Ciomas, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Tenjolaya dan Pamijahan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKS Dramaga, Muhammad Sofyan dan jajaran pengurus DPC PKS Dramaga.
Wasto, dalam orasinya mengajak warga masyarakat untuk tidak golput. Ia juga melakukan simulasi tata cara pencoblosan yang benar. Banyak masyarakat awam yang kurang memahami tata cara pencoblosan yang benar, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan.
“bu, kalo nyoblos nya 2 kali  (dlam satu kotak) sah atau nggak?? Tanya Wasto

Serempak menjawab “ tidaaaak” !!!

Sambil tersenyum Wasto meneruskan orasinya “itu sah bu. Jadi kalo kita nyoblos di partainya (PKS), kemudian nyoblos (di caleg) no 1 dan no 2 itu sah selama masih dalam satu kotak (partai). Nyoblos 3 kali asalkan masih di kotak (dalam satu partai) itu masih sah. Tapi suaranya nanti dikumpulkan ke partai dulu. Baru dibagi kepada caleg”

“Oooo.......” ibu-ibu merespon.

Diakhir kagiatan diadakan pembagian doorprice kepada peserta. Hadiah yang diberikan merupakan barang-barang sederhana yang biasa dipergunakan masyarakat sehari-hari seperti penggorengan, batik, gelas dan dispenser. Hadiahnya tidak seberapa namun manfaatnya luar biasa. Kampanye-kampanye kreatif seperti ini yang seharusnya dilakukan semua partai. Bagi PKS kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, namun rutin dilakukan. Kegiatan-kegiatan rutin seperti bazar sembako murah, pelayanan kesehatan dan bantuan kebencanaan sudah menjadi ‘ruh’ bagi PKS. Gak perlu mewah, sederhana tapi mengena. #gelorakansemangatindonesia (masmoel)

Permasalahan PKS Melahirkan AYTKTM

Written By Abu Arifah on Senin, 25 November 2013 | 16.49


Oleh Abu Arifah 

Apapun yang terjadi kami tetap melayani (AYTKTM), selogan ini akhir akhir ini sering saya lihat di berbagai tempat baik di dunia maya (face book, twitter dan web)dan dunia nyata yang tertera dalam atribut baju, kaos, topi dan bahkan kendaraan.

Melihat singkatan itu, saya lama berfikir apakah kepanjanganya?dan apa maksud rangkaian kata kata ini dimunculkan ke publik serta keuntungan apa yang ingin didapatkan?
AYTKTM merupakan brand salah satu partai peserta pemilu 2014 yaitu PKS. Beberapa waktu yang lalu saya mencari info mendalam latar belakang munculnya singkatan ini di internet, namun saya tidak menemukan informasi yang detail dan historis (informasi sepenggal).

Karena begitu penasaranya saya langsung menanyakan ke temen lama SMU saya dulu tahun yang aktiv di PKS, terkait munculnya singkatan ini dan apa motifnya. Dengan penjelasan yang menurut saya masih normative dan perlu penjelsan yang ber makna:

Masa sulit atas prahara kasus dugaan suap impor sapi sudah teratasi dengan baik. Menurutnya, prahara yang membelit PKS selama ini telah terlewatkan. Hal ini ditandai dengan kemenangan kader PKS dalam setiap memomentum pelaksanaan pilkada yang digelar di beberapa daerah. 

Menurutnya, prahara yang membelit PKS selama ini merupakan ujian terbesar. Namun, atas kerja keras yang dilakukan ternyata tak banyak berpengaruh terhadap elektabilitas partai.

Ia menyampaikan, berbagai pendapat kalangan pengamat dan lembaga survei telah memprediksi aib politik tersebut bakal mempengaruhi kredibilitas dan elektabilitas PKS. Namun, kemenangan dari berbagai pilkada di daerah menjadi bukti lain.

Rasanya prahara partai akhir Januari lalu itu justru membuat kader PKS semakin solid. Ini kami cermati dengan terpilihnya kader PKS menjadi kepala daerah di beberapa tempat.
Beberapa pilkada yang dimenangkan kader PKS antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah dan Sumatra Utara.

Imbuhnya, PKS pun telah mematok target menembus angka tiga besar nasional pada pemilu 2014. “Target ini bukan perkara mudah. Makanya, kader PKS harus bekerja militan untuk mendongkrak perolehan suara pada momentum pemilu yang akan berlangsung empat bulan ke depan. Sehingga apapun yang terjadi kami tetap melayani (AYTKTM)

Ternyata singkatan itu memiliki sejarah yang mendalam bagi temen saya dan partainya. Betapa PKS dijadikan bola pimpong media dan bahkan ejekkan para pengamat serta rival rivalnya karena kasus kuota impor sapi yang menyeret LHI ke meja hijau KPK. Pemberitaan media sangat rutin dan disajikan dengan bumbu bumbu diluar dapur dan menu KPK, bahkan seolah olah partai ini terjadi gempa bumi dan seolah akan di telan bumi.

Walau ujung ujung dari kasus ini semakin tidak focus dan keluar dari substansi hukumnya yang mengarah pada muatan politis. Yang menjadi pertanyaan adalah?apakah yang membuat rival rival PKS begitu sangat benci terutama media hanya karena kasus impor daging sapi yang kasusnya belum duduk,bahkan memenuhi kontroversi antar pakar hukum dan pengamat.

Padahal dalam sejarah dan realita dilapangan seluruh kadernya bekerja untuk Indonesia terutama dalam kegiatan kegiatan sosial sangat masif begitu mendapat satu kasus publik langsung menghajar dengan cara yang sangat tragis terutama media dibandingkan dengan kasus kasus besar yang lainya yang sangat besar merugikan negara.

Lalu saya bertanya ke temen saya, bagaimana anda menghadapi semua kenyataan ini?ia mengatakan APAPUN YANG TERJADI KAMI TETAP MELAYANI.

Karena tidak ada satu orangpun, kelompok, masyarakat, bangsa dan Negara manapaun termasuk Indonesia yang terhindar dari permasalahan dan cobaaan hidup baik hukum,politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Setiap pergerakan pasti akan menghasilkan gesekan/energi dan selalu setiap pergerakan akan mengalami hambatan. Semua permasalahan harus dijadikan evaluasi diri dan perbaikan perjalanan berikutnya, tidak boleh larut dalam permasalahan apalagi jika permasalahan itu timbul karena faktor eksternal.

Teruslah bergerak dan bergelombang niscaya engkau akan tetap dan selalu jernih.Namun janganlah engkau berhenti bergerak karena ia akan hanya menghasilkan kelemahan dan kekeruhan serta mematikan harapan.

Mendapat penjelasan ini, saya tertegun dan menarik nafas dalam dalam.Benar juga kawan ini.
Alangkah eleganya jika seluruh partai yang mengalami permasalahan apapun termasuk hukum, langsung berubah sikap untuk menjadi lebih baik disbanding sebelumnya dengan diikuti membuang karakter dan prilaku jelek serta kejahatan politik dan hukum. Sehingga dengan demikian, seluruh partai mengarah pada orientasi suci visi dan misinya.

Jika partai politik mengarah pada perubahan posiif tersebut, maka akan bisa menjadi garanti kehidupan/iklim demokrasi yang lebih baik sesuai yang di cita citakan UUD 1945. Perubahan prilaku politik, hukum yang baik tersebut akan juga menjadi jaminan positif masa depan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Membangun dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang posistif dan beradab tersebut akan membawa Indonesia memasuki sejarah baru demokrasi. Pemilu 2014 sebagai pintu masuk atas perubahan sejarah tersebut.

Jadi semua partai harus membuang baju masa lalunya yang negative dengan menganti baju pengorbanan dan perjuangan untuk MEMBANGUN INDONESIA YANG LEBIH dengan jargon AYTKTM.

Namun ingat tidak semua pihak senang dengan kejayaan Indonesia dan kuatnya Indonesia. Mereka adalah benalu bangsa. Mereka menempel di seluruh organ negara termasuk partai dan birokrasi bahkan lembaga hukum

KPK: Nyali & Mentalitas Penegakkan Hukum

Written By Abu Arifah on Minggu, 24 November 2013 | 20.45

Oleh Abu Arifah

Keberadaan KPK dari awal berdirinya adalah untuk mencegah sekaligus memberantas penyakit korupsi yang telah menghinggap mentalitas masyarakat Indonesia terutama penyelenggara Negara, politisi dan pengusaha dan lainya agar hukum tegak dengan seadil adilnya. Pengegakkan hukum merupakan bagian dari reformasi, sehingga harga mati untuk menghukum siapapun pelaku korupsi adalah harus. 


Namun, dinamika perjalanan kasus hukum tidak terlepas dari kekuatan politik yang ikut serta mengambil keuntungan dan perobohan penegakkan hukum. Keberadaan penegak hukum (KPK) dalam situasi demikian sangat dipertaruhkan. Jika, ternyata KPK terpengaruh atas intervensi politik kemudian hukum bisa menjadi alat transaksi, maka kita perlu mempertanyakan kembali keberadaan KPK dan orang orang yang di dalamnya.

KPK dan Tanggungjawab Terhadap Publik

Ma’mun Murod dalam KORAN SINDO tanggal 18 November 2013, mengungkapkan keprihatinan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus Anas Urbaningrum.

Seyogianya pimpinan KPK memberikan klarifikasi atas tulisan yang bersangkutan kepada publik karena UU KPK memerintahkan KPK bertanggung jawab kepada publik. Apalagi, posisi Anas Urbaningrum termasuk mantan tokoh pimpinan parpol. Memang tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang menjadi tersangka dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara konsisten sejak penetapan tersangka sampai dengan penuntutan.

KPK bertanggung jawab kepada publik bukan hanya penetapan seseorang menjadi tersangka akan tetapi juga alasan-alasan bukti permulaan cukup secara selektif sekalipun merupakan rahasia penyidikan. Saat ini dalam pemberantasan korupsi tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena sumber Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sering mengungkapkan kepada media tentang kepada siapa saja aliran dana hasil korupsi menyebar dan KPK dalam proses penggeledahan atau penyitaan dan OTT selalu diliput oleh media elektronik secara telanjang.

Begitu juga akurasi liputan hasil investigasi Tempo dalam kasus korupsi yang ditangani KPK tampaknya mencapai 99% sekalipun KPK selalu mengelak bahwa tidak pernah tahu menahu dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Menilik kasus sprindik KPK yang bocor beredar di masyarakat tahun lalu dan terakhir ada surat dari pegawai KPK yang dibacakan Ma’mun Murod di hadapan publik mengenai isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian tidak jelas rimbanya; sebelum akhirnya dibantah.

Seyogianya, jajaran pemimpin KPK menyampaikan klarifikasi kepada publik dan jika perlu melaporkan pada Kepolisian untuk menelisik siapa penulisnya karena menyangkut nama baik Presiden. Begitu pula dalam tulisan Ma’mun Murod yang secara gamblang mempertanyakan langkah hukum KPK terhadap nama Ibas dan Yulianis yang telah disebutkan dalam proses persidangan.
Setahu saya, bahkan terhadap Yulianis, pemeriksaan KPK dilakukan di sebuah hotel dengan alasan yang tidak jelas pernah dikemukakan salah satu pemimpin KPK sedangkan terhadap saksi-saksi lain, sekalipun terhadap anggota DPR RI yang terhormat, pemeriksaan dilakukan di KPK. Begitu juga ketika pemeriksaan dilakukan terhadap seorang Sri Mulyani mantan Menkeu, berbeda ketika pemeriksaan Agus Martowardojo, mantan Menkeu, yang dilakukan di KPK.

Para pemimpin KPK dan pegawai KPK terikat pada lima asas kinerja KPK di antaranya asas keterbukaan, akuntabilitas, dan asas proporsionalitas. Tampaknya berbagai perlakuan hukum KPK di atas, asas-asas tersebut telah diabaikan bukan hanya tebang pilih.

Dalam keterbatasan jumlah penyidik KPK (56 orang) saat ini tentu kita harus bijak memandang kinerja KPK bahwa tidaklah mungkin berbagai kasus korupsi yang kompleks saat ini dapat dengan cepat ditangani KPK belum lagi masih ada perkara korupsi di daerah yang ditangani KPK dan tidak dikoordinasikan dan disupervisi KPK kepada kejaksaan setempat.

Namun di sisi lain, pemimpin KPK harus memahami keterbatasan ini dan secara bijak tanpa berpretensi negatif terhadap kejaksaan dan kepolisian, bekerja sama bahu membahu menyelesaikan perkara korupsi dan tuntas karena tugas dan wewenang utama KPK adalah koordinasi dan supervisi (Pasal 6 huruf a dan b UU KPK) bukan sematamata penindakan.

Bahkan, tugas dan wewenang pencegahan dan monitoringsama sekali tidak muncul ke permukaan sehingga dapat dipahami jika persoalan korupsi di hilir terus memuncak karena masalah di hulu tidak tertangani dengan baik oleh KPK.

Sedangkan, dalam kasus-kasus mega-korupsi di Indonesia telah dipersiapkan dan direncanakan sejak perencanaan pembangunan nasional sampai pada penyusunan program dan proyek serta pelaksanaannya. Menyadari kondisi korupsi sistemik dan luar biasa ini, UU KPK telah memerintahkan dan membatasi wewenang KPK dalam menangani korupsi yaitu hanya menyangkut penyelenggara negara, nilai di atas 1 miliar rupiah dan menarik perhatian masyarakat (Pasal 11 UU KPK). Dalam praktik KPK juga menangani perkara korupsi di bawah nilai satu miliar rupiah.

Penegakan hukum khusus pemberantasan korupsi sistemik dan luar biasa harus dilandaskan pada strategi makro yang bersifat visioner untuk Indonesia 10 tahun atau 25 tahun ke depan. Salah satu strategi ini adalah harus selalu berpijak pada misi KPK yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara secara signifikan dan nyata bagi pundi-pundi keuangan negara.

Karena itulah kerugian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan sebagai salah unsur mutlak tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999). Misi pemberantasan korupsi yang utama bukanlah efek jera karena efek jera tidak memiliki makna berarti bagi penyelamatan keuangan negara. Sehingga menjadi tidak benar pendapat sementara ahli dan perorangan bahkan pimpinan KPK bahwa efek jera lebih utama dari menyelamatkan keuangan negara.

Secara filosofis, mengembalikan keuangan negara bertolak dari keadilan restorative sedangkan efek jera dengan hukuman bertolak pada keadilan retributive; UU Pemberantasan Korupsi Tahun 1999 bertolak pada dua model keadilan tersebut. Namun, faktanya sejak pembentukan UU KPK, kerugian negara mencapai lebih dari seratus triliun rupiah termasuk dari illegal mining, illegal fishing dan illegal logging, kerugian keuangan yang dapat dikembalikan tidak lebih dari Rp50 triliun rupiah setiap tahun.

Fakta tersebut menunjukkan terjadi kepincangan atau ketidakseimbangan antara efek jera yang tidak juga pernah jera pada penyelenggara negara dan uang yang seharusnya dapat dikembalikan. Saya melihat, dengan tidak bermaksud mengecilkan keberhasilan KPK, penanganan perkara korupsi saat ini tidak lebih dari ”entertainment” kepada masyarakat yang tengah menderita karena korupsi sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tengah serius memberantas korupsi dan memiskinkan koruptor.

Untuk tujuan terakhir bahkan lebih jauh, telah dipertontonkan ”aib-aib tersangka korupsi” yang telah berada di luar kepatutan dan kesusilaan sehingga yang terjadi adalah seorang tersangka korupsi telah menjadi ”zombie” jauh sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan tipikor

KPK Semakin Labil

Kelabilan KPK ditandai dalam penanganan beberapa kasus pemberantasan korupsi terutama terkait kasus Hambalang yang menyeret mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh yang diperpanjang Mahkamah Agung menjadi 12 tahun penjara, dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor, hal ini sangat menunjukan hukum di Indonesia masih labil.

Soal hal tersebut lihat posisi KPK, Angie statusnya sebagai pejabat negara dan kenakan hukuman 4 tahun, padahal ada persoalan tender, kerugian negara, mark up dan sebagainya di situ.

Keputusan tersebut sangat bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Tipikor terhadap Ahmad Fathanah (swasta) yang divonis 14 tahun penjara.
Fathonah bukan pejabat negara, dia tidak ada keterlibatan apapun dalam tender, tidak menggunakan uang negara. Fathonah hanya menipu satu perusahaan swasta, PT Indoguna, kenapa di hukumnya 14 tahun dan dituntut 17 tahun.

Keganjilan tersebut menurutnya, menyebabkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum dan merupakan sumber bencana, karena akan membuat wajah penegakkan hukum Indonesia labil.
KPK semakin menunjukkan kelabilanya dalam menangani kasus hukum terkait korupsi, tidak mampu dan bisa dipegang cara berfikir hukumnya. Kondisi hukum kita tidak bisa menjamin kepastian, sekarang kita mulai ragu apakah hukum memang benar-benar tegak secara adil atau sebaliknya sebagai bagian dari alat transaksi politik.

Maka wajar kemudian KPK telah masuk terlalu jauh dalam wilayah hukum pragmatis yang telah tertendesi oleh kepentingan politik.Hambalang dan Century adalah ujian terberat KPK setelah ada desakkan oleh publik. Jika kasus Hambalang dan Century tidak mampu memenjarakan aktor utamanya tapi hanya kelas terinya, maka akan semakin jelas KPK tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggungjawab.

Indikasi KPK tidak bergairah dan menghilangkan nama nama penting dalam penyidikkan sudah sangat kentara dihadapan publik baik kasus Hambalang, Century dan Impor Daging sapi yang semakin tidak focus pada pokok permasalahan hukum. KPK sedang meuju fase kehilangan eksistensinya. Untuk tetap mencitrakan sebagai institusi hukum yag kuat dan terpercaya KPK habis habisan menguatkan citranya dengan berbagai iklan di media. Pada saat yang berbeda kondisi KPK sedang dalam tekanan psikologis saat berhadapan dengan kasus kasus besar.

Tidak ada bedanya KPK dengan institusi hukum yang lain yang cenderung pragmatis dan menjauh dari penegakkan hukum yang sesungguhnya. Kita tunggu bukti bukti ketajaman pisau KPK dalam pemberantasan korupsi, tajam untuk semua atau untuk keinginan/kepentingan KPK dan linknya.
 
Tribute : Creating Website | Johny Template | @maskolis | @pkspiyungan
hak cipta © 2011. PKS DRAMAGA - dilindungi undang-undang
Template buatan Creating Website dipublikasikan oleh Mas Template
disokong oleh Blogger